Bisnis Radio Trunking Indonesia Apakah Masih Feasible?

Research May 16, 2014 12 Comments

Tahun lalu kebetulan Saya dan 2 teman peneliti mengkaji tentang Migrasi Radio Trunking Analog ke Radio Trunking Digital. Dalam rangka efisiensi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberlakukan migrasi teknologi ke digital. (Disclaimer) Di tulisan saya ini merupakan ringkasan penelitian yang dibahasakan dalam bahasa non-ilmiah dan tentu saja banyak sekali pendapat personal Saya yang ditambahkan. Pendapat tersebut tidak ditulis dalam Final Report saya yang saya sampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang bisnis ini. Beberapa data juga tidak saya buka seluruhnya. Ditulisan kali ini saya akan mengungkapkan sebenarnya apa sih bisnis Radio Trunking itu? Dan seberapa feasible bisnis ini sekarang terutama dengan adanya kemunculan bisnis seluler di Indonesia?

Radio Trunking

Sejarah Radio Trunking

Kemunculan teknologi radio trunking pada awalnya merupakan jawaban atas idle nya beberapa kanal radio saat komunikasi digunakan. Tidak seperti radio konvensional biasa dimana 1 kanal hanya digunakan untuk satu komunikasi, Radio Trunking menggunakan beberapa kanal frekuensi, dimana pengguna yang melakukan pembicaraan menggunakan kanal kosong dari alokasi kanal yang ada. Mekanisme penggunaan kanal ini diatur oleh server pusat yang disebut dengan Control Channel. Radio Trunking bekerja berdasarkan sistem repeater, namun untuk suatu wilayah yang berjauhan, masing-masing menara dihubungkan dengan dedecated-cable.

Mengapa Masih Eksis di Indonesia?

Walaupun teknologi ini bisa dikatakan sudah obsolete namun memiliki kelebihan dari komunikasi seluler dan radio konvensional (handy-talky) biasa karena radio ini dapat digunakan untuk komunikasi one-to-manygroup-conversation, maupun private-conversation, Selain itu, radio jenis ini lebih cepat karena tanpa perlu adanya proses dial. Dari persyaratan quality-of-service nya maksimal jeda adalah 200ms.

Dari sisi kanal, radio ini menghemat kanal karena melakukan utilisasi penuh terhadap kanal-kanal yang idle. Dari beberapa fitur tersebut, radio trunking sangat cocok digunakan untuk bisniss yang menggunakan komunikasi cepat seperti Pemadam Kebakaran, Kepolisian, Oil and Gas (offshore), Perusahaan Jasa Keamanan, Tambang, Wisata dan Transportasi yang tujuannya adalah koordinasi cepat dan aman.

Siapa Saja di Bisnis Ini?

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Laporan Kinerja Operasi (LKO) Operator Trunking, terdapat 10 operator yang memiliki izin penyelenggaraan Radio Trungking di Indonesia. Dari ke-10 penyelenggara Radio Trunking di Indonesia ini beberapa diantaranya hampir tidak ada aktifitas.

No Perusahaan Alamat Izin Penyelenggaraan
 1 PT. Alssa Corporindo Jl. Buluh No.22 Rt.007/01, Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13530 Keputusan Menteri Kominfo No. 589/KEP/M.KOMINFO/11/2011
 2 PT. Cakra Ultra Pratama Jl. Taman Aries Blok E12/15, Jakarta Barat Keputusan Menteri Kominfo No. 75/KEP/M.KOMINFO/04/2008
 3 PT. Daksina Arga Perkasa Ruko Bougenville Estate Blok A1 No.41-42 Jl. Raya Kali Malang No.40 Jakarta 17412 Keputusan Menteri Kominfo No. 438/KEP/M.KOMINFO/10/2007
 4 PT. Jastrindo Dinamika Jl. Kemang Utara IX No.9, Blok A 1-2, Jakarta, 12760
  • Keputusan Menteri Perhubungan No.95 Tahun 2004
  • Keputusan Menteri Kominfo No. 69/KEP/M.KOMINFO/02/2010
 5 PT. Jatimas Fajar Satrio
  • Alamat Lama: Gedung ALIA Lt.4 JL. M. I Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, 10110
  • Alamat Baru: Gedung Graha Iskandarsyah, Blok M, Jakarta Selatan
Keputusan Menteri Perhubungan No.299 Tahun 2004
 6 PT. Maesa Nusatama Menara DEA, 3rd Floor, Suite 303 Kawasan Mega Kuningan Keputusan Menteri Perhubungan Kp. 258 Tahun 2004
 7 PT. Mobilkom Telekomindo Jl. Raden Saleh Raya No.64-66, Jakarta Pusat Keputusan Menteri Kominfo No. 243/KEP/M.KOMINFO/06/2011
8 PT. Nawakara Bangun Persada Kompleks Golden Plaza Blok C No. 2-3, Jl. RS Fatmawati No.15, Jakarta Selatan, 12420
  • Keputusan Menteri Perhubungan No.312 Tahun 2004
  • Keputusan Menteri Kominfo No. 303/KEP/M.KOMINFO/07/2011
9 PT. Nexcom Indonesia Kompleks Golden Plaza Blok J-5, Jl. RS Fatmawati No.15, Jakarta Selatan, 12420 Keputusan Menteri Kominfo No.1 Tahun 2013
 10 PT. Sigma Cipta Utama Graha Elnusa Lantai 2 Jl. TB Simatupang  Kav 1-B Jakarta Selatan, 12560 Keputusan Menteri Kominfo No. 399/KEP/M.KOMINFO/11/2010

Feasible kah Bisnis ini untuk dijalankan?

Secara short-answer bisnis ini tidak sehat. Dari hasil hitung-hitungan dengan menggunakan metode FL-LRIC Buttom-Up menggunakan asumsi hypothetical network dengan Thumb-Rule pengguna per RBS per Kanal didapatkan bahwa, jika bisnis ini dijalankankan selama 25 tahun, tarif bisnis Trunking paling rendah adalah Rp290.542 per-handset untuk masa sewa selama setahun. Namun, jika dilihat dari Laporan Kinerja Operasi, rata-rata pemain di bisnis ini memungut tarif sangat rendah antara Rp150,000 sampai dengan Rp225.000 perhandsetnya untuk tarif retail. Beberapa operator memang memasang harga antara Rp450.000 sampai dengan Rp500.000, namun pengguna akan lebih memilih tarif yang lebih murah ke operator lain. Dari hal tersebut, pada akhirnya, pemain pada bisnis ini mensasar private-trunking dimana mereka membangunkan komunikasi trunking untuk perusahaan-perusahaan seperti Oil and Gas dan Airport Service yang membutuhkan komunikasi real-time yang hanya bisa dipenuhi oleh trunking ini.

Pada satu sisi, ini merupakan solusi, tapi disisi lain ternyata memiliki kendala. Pertama, BPMIGAS sendiri ternyata ikut membangunkan beberapa private-trunking sebagai kompensasi untuk jaringan telekomunikasi. Kedua, pemain di bisnis ini sangat banyak dan mengarah ke Red Ocean Competition. Dengan banyaknya pemain, untuk bisa survive, pemain dibisnis ini membanting harganya asalkan dapat nilai proyek. Dari sisi balik modal tentunya merugi, sehingga beberapa pemain di bisnis ini melakukan cross-subsidy produk jasa mereka, misalkan menjadi agen resmi merk trunking, menjadi menjadi produsen sekaligus pemakai bisnis mereka sendiri seperti menjadi unit usaha oil and gas. Selebihnya, dengan strategi diluar itu pemain di bisnis ini dapat dikatakan bangkrut.

Selain itu, bisnis ini juga bersaing dengan izin penggunaan radio lainnya seperti radio konvensional untuk wilayah Telekomunikasi Khusus. Pada prinsipnya penggunaan jenis izin Telekomunikasi Khusus harusnya digunakan untuk wilayah yang tidak terjangkau dengan jaringan telekomunikasi komersiil. Namun yang terjadi di lapangan izin ini juga diberikan kepada perusahaan Airline Service untuk komunikasi mereka. Airline Service pada dasarnya menggunakan teknologi komunikasi yang juga cepat untuk koordinasi pelayanan mereka seperti landing, persiapan logistik pesawat, boarding dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan munculnya Low-Cost Airline sisi pengeluaran komunikasi juga ditekan. Dengan berbekal izin telsus, maka mereka dapat menghemat biaya komunikasi per-tahunnya. Hal ini juga yang membuat Bisnis Trunking sepi peminat, padahal pangsa pasar yang besar adalah di area bandara ini.

Hal lain yang membuat bisnis ini tidak punya pangsa pasar adalah dialokasikannya kanal khusus untuk Taksi, padahal operator Taksi harusnya menjadi pengguna, bukan operator atau penyelenggara telekomunikasi tersendiri. Selain itu, komunikasi Taksi ini secara teknologi juga dapat diambil oleh Operator Trunking dengan memanfaatkan fitur GPS, Messaging dan fitur Trunking lainnya. Pada beberapa daerah di Indonesia (Gambar Irisan Merah), terdapat wilayah-wilayah yang berpotensi mengganggu bisnis ini dikarenakan dibukanya izin Telekomunikasi Khusus di daerah ini. Padahal di wilayah ini telah ada jaringan Telekomunikasi komersiil (Trunking).

Peta Irisan Trunking

Irisan antara Trunking dan Telsus (Sub Service: Taxi, PMP, Standard untuk peruntukan Keamanan, Kedutaan, Hotel, dan Tambang)

Bagaimana Dengan Migrasi ke Digital?

Pada dasarnya migrasi ke digital bertujuan untuk menghemat kanal radio, namun ternyata ongkos migrasi dari analog ke digital tersebut ditanggung sepenuhnya oleh operator. Untuk satu site membutuhkan biaya setidaknya Rp1.676.325.000. Nilai sebesar ini tidak mungkin dibebankan hanya kepada operator Trunking dimana dari sisi bisnis mereka mengalami persaingan yang tidak sehat. Komponen terbesar migrasi trunkin ini adalah biaya hand-set. Jika harga handset sekarang USD1000 per handset, maka dari sewa jasa bisnis ini saja hanya dapat menutupi biaya handset ini.

Solusinya?

Sebelum melakukan migrasi pemerintah hendaknya terlebih dahulu menata ulang bisnis ini. Terdapat beberapa pendekatan untuk menggairahkan kembali bisnis ini:

  1. Menghentikan izin Telekomunikasi Khusus terutama daerah-daerah yang telah terdapat jaringan telekomunikasi komersiil
  2. Menghentikan alokasi Taksi dan menjadikan Taksi menjadi pengguna telekomunikasi bukan operator telekomunikasi
  3. Memberikan Incentive Pricing pada BHP untuk migrasi ke digital.
  4. Perlunya penentuan standar trunking digital. Hal ini selain untuk mengurangi biaya pasar, standar juga dapat menentukan alokasi penggunaan kanal, tingkat kefisienan infrastruktur dan perangkat, dan ketersediaan perangkat dipasaran. Standar yang digunakan disarankan Open Standard agar tidak terjadi ketergantungan teknologi. Standar ini dari sisi teknis dapat dibagi menjadi 2 besar yaitu TDMA Based untuk kebutuhan jangkauan dan FDMA Based untuk kebutuhan kapasitas. Adapun standar yang diusulkan yaitu TETRA (TDMA broadbanding), APCO-P25 (FDMA broadbanding), DMR (TDMA narowbanding), dan DPMR (FDMA narowbanding).
  5. Variabel tarif yang di dalamnya termasuk tarif air-time dan sewa handset merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi bisnis trunking disamping jumlah pelanggan, sehingga operator trunking disarankan untuk menjaga tarif ini di atas asumsi minimal. Ada beberapa cara dalam menjaga tarif agar sehat, salah satunya adalah dengan dibentuknya Asosiasi Operator Trunking Indonesia. Asosiasi ini ke depannya diharapkan dapat menjaga misi bersama sesama operator agar mencapai persaingan tarif yang sehat dan bisnis yang kondusif.
  6. Perlunya pemisahan pola bisnis trunking antara fungsi operator telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi. Hal ini seperti contoh adanya peruntukan pita khususnya Taksi. Dengan adanya peruntukan pita khusus untuk komunikasi Taksi maka yang terjadi sekarang adalah perusahaan Taksi yang seharusnya berfungsi sebagai pengguna telekomunikasi, saat ini berfungsi sebagai operator Telekomunikasi untuk dirinya sendiri, dimana telekomunikasi ini harusnya termasuk kedalam kategori Private Land Mobile Radio. Adapun pola bisnis ini dapat dibagi menjadi 3 kategori:
    1. Sektor Pemerintahan: yaitu service provider yang melayani kebutuhan pemerintahan seperti untuk pertahanan dan keamanan, imigrasi, bea cukai, public safety, dan komunikasi eksklusive lainnya untuk tujuan pemerintahan. Sektor ini dapat berdiri sendiri dibawah Badan Layanan Umum dimana di Malaysia sebagai grup.
    2. Sektor Komersiil: yaitu operator trunking untuk penyelenggaraan jasa trunking untuk publik seperti taxi, transportasi, logistik, dan komunikasi dengan tujuan komersial lainnya.
    3. Sektor Private: yaitu organisasi yang membutuhkan untuk tujuan komunikasi internal seperti bandara, petrochemical, pertambangan, perkebunan, dan organisasi lainnya tanpa terkoneksi dengan infrastruktur publik

Referensi

ACMA. (2007). The Economics of Spectrum Management: A Review. Canberra: Australian Communication and Media Authority.

CEPT. (2004). Spectrum Efficiency Of CDMA-PAMR and Other Wideband Systems for PMR/PAMR. Granada: European Conference of Postal and Telecommunications Administrations . DotEcon. (2012). Spectrum value of 800MHz, 1800MHz and 2.6GHz . London: DotEcon Ltd.

ETSI. (2010). ETSI TR 102 628 V1.1.1: Technical Report ERM; System reference document; Land Mobile Service; Additional spectrum requirements for future PSS wireless communication systems in the UHF frequency range.

ETSI. ITU. (2009). Generic unwanted emission characteristics of base stations using the terrestrial radio interfaces of IMT-2000. Geneva: International Telecommunication Union.

ITU. (2012). Exploring the Value and Economic Valuation of Spectrum. Geneva: International Telecommunication Union.

ITU-R. (2010). Report ITU-R SM.2012-3: Economic aspects of spectrum management. Geneve: Internation Telecommunication Union.

Jacobs, S. (2006). Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-making. Washington, DC: Jacobs and Associates Inc.

Kadyrov, T. (2013, May 20-23). WRC- 2015 and spectrum planning for the future . Isfahan, Iran.

Kemkominfo. (2009). Permenkominfo No.29 Tahun 2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio. Jakarta: Kemkominfo.

Levine, P., & Rickman, N. (2007). Optimal Administered Incentive Pricing of Spectrum. 1-40.

MCMC. (2009). Trunked Radio – Going Digital. Cyberjaya: Malaysian Communications and Multimedia Commission.

MCMC. (2010). Requirements For Digital Trunked Radio Systems (DTRS) Operating In The Frequency Band 410 MHz To 430 MHz. Cyberjaya: Malaysian Communications and Multimedia Commission.

Nozdrin, V. (2003). Spectrum Pricing. Radiocommunication Seminar, (hal. 78-90). Lusaka, Zambia. OECD. (2008). Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA). Organisation for Economic Co-operation and Development .

Plum. (2008). Administrative Incentive Pricing of Radiofrequency Spectrum. London: ACMA.

Radio Spectrum Policy and Planning Group Energy and Communications Branch. (2007). Digital Trunked Land Mobile Radio in the 800MHz Band Summary of Submissions. Wellington: Ministry of Economic Development New Zealand.

Radiocommunication Study Groups. (2012). Digital land mobile systems for dispatch traffic. Geneve: International Telecommunication Union. Shively, G., & Galopin, M. (t.thn.). An Overview of Benefit-Cost Analysis.Purdue University.

Stavroulakis, P. (2007). TErrestrial Trunked RAdio – TETRA: A Global Security Tool. Crete: Springer.

Webbink, D. W. (1971). Setting FCCLicense FeesAccordingto Frequency Spectrum Utilization: A Suggestion. IEEE Transactions on Broadcasting Vol. BC-17, No.3, 61-69.

Webbink, D. W. (1977). The Value of the Frequency Spectrum Allocated to Specific Uses. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility Vol. EMC-19, No.3, 343-351.

Wikipedia. (2013, 02 27). Trunked Radio System. Dipetik 03 22, 2013, dari Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Trunked_radio_system

riza

12 Comments

  1. Henry Syarifuddin

    Sekarang yang paling ekonomis harga sewa radio trunking untuk area Jabotabek dari penyedia mana?

    • riza

      Untuk yang sekarang, kurang tahu pak. Kayaknya harus dilist semuanya dari segi jangkauan, teknologi dan peruntukannya.

  2. Leo

    Saya tertarik dengan artikel yang ada di website anda mengenai ” Bisnis Radio Trunking Indonesia Apakah Masih Feasible? ” . Saya juga mempunyai E-book mengenai Komunikasi di E-book Komunikasi

  3. yudha

    Apakah ada peta alokasi frekuensi untuk ke-10 penyelenggara Radio Trunking di atas?

    • riza

      kebutuhannya untuk apa ya mas Yudha?

  4. bayu

    Mas Riza, punya no kontak utk pt.jatimas fajar satryo dan pt,cakra ultra pratama ngga? kalo ada mau dong infonya. terima kasih

    • riza

      insyaAllah masih ada PT. Jatimas. Sorry replynya lama.

  5. agustinus

    Mas Riza. Punya alamat asosiasi operator radio trunking ?
    Terima kasih

    • riza

      maaf baru balas, kalau tidak salah masih dipegang oleh jastrindo mas agus. datanya ada di atas

  6. Joko

    mas Riza.., kalo trunking data ada ga yah..?
    operator yg udah ga betoperasi siapa ya mas..?

    • riza

      maaf balasnya telat banget. secara di atas kertas semuanya beroperasi mas. datanya ada di atas.

  7. Teguh

    Dh,

    Pak Riza, kami dari sigma cipta utama menarik sekali ulasannya untuk itu mohon perkenan mengisi forum sharing session kami.

    Selanjutnya bisa hubungi saya di 021.75871966 ext. 393 – mobile 0812.9900.2218

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *